Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra bersuara soal peristiwa penyerangan di Mapolres Tarakan. Dia pun menyesali tindakan yang dilakukan oleh sekelompok oknum TNI yang menyerang Mapolres Tarakan.
“Jikalau ada persoalan, maka seharusnya itu diselesaikan secara baik-baik antar institusi. Tidak dengan cara melakukan tindakan yang justru memberikan contoh yang buruk bagi masyarakat,” kata Soedeson di Jakarta, seperti dikutip dari keterangan diterima, Selasa (25/2/2025).
Soedeson pun meminta kepada Panglima TNI, kepada Pangdam, kepada KOREM, Danrem, kepada Dandim dan kepada komandan kesatuan untuk mengambil tindakan tegas kepada anggota-anggota yang insubordinasi yang keluar untuk melakukan tindakan yang melanggar aturan tersebut.
“Tindakan main hakim sendiri itu ditonton dengan mata telanjang oleh anggota masyarakat. Bahwa oknum-oknum ini memberikan contoh yang buruk, contoh yang tidak baik bagi seluruh masyarakat Indonesia. TNI dilatih dengan disiplin yang tinggi, seharusnya tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum seperti ini,” sesal dia.
Soedeson menegaskan, saat ini Indonesia sedang dalam masa konsolidasi yang bertujuan untuk membangun keamanan dan ketertiban. Tujuannya, agar ekonomi dan pembangunan dapat berjalan.
“Oleh karena itu, kami meminta agar peristiwa ini jangan lagi terulang. Sekali lagi kepada Panglima TNI, Pangdam, Danrem, Dandim, dan komandan kesatuan agar anggota-anggota yang melakukan pengrusakan itu agar diambil tindakan yang tegas agar menjadi contoh bagi yang lain,” Soedeson menandasi.
Sebagai informasi, pada Senin malam, 24 Februari 2024, Mapolres Tarakan di Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi sasaran penyerangan oleh sekelompok oknum prajurit TNI. Insiden ini mengakibatkan sejumlah anggota polisi terluka dan fasilitas Mapolres Tarakan rusak.
Peristiwa ini langsung menjadi sorotan dan menimbulkan pertanyaan besar tentang penyebab penyerangan tersebut.
Karenanya, saat ini TNI maupun Polri berupaya meredam ketegangan dan meyakinkan masyarakat bahwa soliditas kedua institusi tetap terjaga.