Lampung Tengah – Organisasi Perkumpulan Mahasiswa dan
Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (PMD KAHMI) Prov. Lampung menyatakan
komitmennya untuk ikut serta mendukung sekaligus mematuhi kebijakan pemerintah
dalam upaya penyelesaian konflik lahan yang tengah terjadi di Kabupaten Lampung
Tengah.
Konflik lahan di Lampung Tengah bukanlah persoalan baru.
Selama beberapa tahun terakhir, berbagai sengketa kepemilikan dan pemanfaatan
tanah kerap memicu ketegangan antarwarga, bahkan menimbulkan kerawanan sosial.
Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah telah berupaya mencari solusi
permanen dengan pendekatan hukum, sosial, maupun mediasi agar persoalan
tersebut tidak berlarut-larut.
Dalam pernyataannya, Ketua PMD KAHMI Lampung menegaskan
bahwa pihaknya akan senantiasa berdiri sejalan dengan langkah-langkah
pemerintah. Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas keamanan, mendorong
penyelesaian konflik secara damai, serta menghindari provokasi dari pihak-pihak
yang tidak bertanggung jawab.
“Kami, PMD KAHMI sebagai organisasi alumni HMI, siap
mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam penanganan konflik lahan di Lampung
Tengah. Kami percaya, penyelesaian yang ditempuh pemerintah bertujuan
melindungi masyarakat sekaligus menjaga keharmonisan sosial. Karena itu, kami
menyerukan kepada seluruh masyarakat agar tidak mudah terprovokasi isu-isu yang
memperkeruh suasana,” ujar Dr. Hasbi Hasan, MH.
Lebih jauh, PMD KAHMI menilai bahwa keterlibatan masyarakat
sipil, termasuk organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan, sangat penting dalam
menjaga kondusivitas daerah. Sebagai bagian dari elemen bangsa, alumni HMI
merasa terpanggil untuk mengambil peran aktif, baik dalam sosialisasi kebijakan
pemerintah, pendampingan warga, maupun advokasi damai yang tetap berlandaskan
hukum.
Selain itu, PMD KAHMI juga mengajak semua pihak, baik
masyarakat, tokoh adat, maupun kelompok organisasi lain untuk menahan diri dan
memberikan ruang kepada pemerintah dalam menuntaskan sengketa lahan secara adil
dan transparan. Mereka meyakini bahwa konflik lahan hanya dapat diselesaikan
dengan dialog, musyawarah, serta penegakan hukum yang konsisten.
“Sudah saatnya kita menempatkan kepentingan bangsa dan
masyarakat di atas kepentingan kelompok maupun pribadi. Konflik lahan tidak
boleh menjadi alasan perpecahan. Kami akan terus mengawal agar langkah-langkah
pemerintah dapat berjalan baik, sekaligus mengedepankan nilai keadilan bagi
semua pihak,” tambahnya.
Komitmen ini sejalan dengan semangat KAHMI sebagai wadah
para alumni HMI yang senantiasa menekankan pentingnya keberpihakan kepada
rakyat, penegakan hukum, serta menjaga persatuan bangsa. Dengan sikap ini, PMD
KAHMI berharap konflik lahan di Lampung Tengah dapat segera menemukan titik
penyelesaian yang menenangkan semua pihak.
Pemerintah daerah sendiri saat ini tengah memfokuskan upaya
penyelesaian konflik lahan melalui mediasi dan penegakan hukum. Aparat
kepolisian dan TNI juga telah dikerahkan untuk memastikan situasi tetap
kondusif, sehingga aktivitas masyarakat tidak terganggu dan iklim investasi di
Lampung tetap terjaga.
Melalui dukungan PMD KAHMI dan berbagai elemen masyarakat
lainnya, diharapkan tercipta sinergi yang mampu mempercepat tercapainya solusi
permanen atas konflik lahan yang berlarut-larut. Sikap kolektif ini juga
mencerminkan bahwa penyelesaian masalah pertanahan tidak hanya menjadi tanggung
jawab pemerintah semata, tetapi merupakan kerja bersama semua pihak yang peduli
pada keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat.