Ikatan Pemuda Lampung Indonesia (IPLI) bakal menggelar aksi unjuk rasa terkait dugaan perselingkuhan terhadap sesama wakil rakyat di Kota Metro.
Terlebih,
pihaknya menilai pemberitaan yang telah menghebohkan masyarakat tersebut telah
menjadi konsumsi publik dan harus segera ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan
DPRD setempat.
"Kami
selaku masyarakat Kota Metro meminta Badan Kehormatan untuk segera
menindaklanjuti kasus tersebut. Tidak bisa lantaran pelaporan oleh istri sah
dicabut, lalu BK berhenti tindaklanjutnya terkait pelanggaran kode etik selaku
anggota dewan," ungkap Hermansyah TR, selaku Ketua IPLI, Jum'at (30/05).
Lebih lanjut,
dia menerangkan bahwa hal itu telah menciderai nama lembaga Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) di kota pendidikan.
“Sebab ini
telah menciderai kehormatan suatu lembaga. Lembaga kepercayaan masyarakat,
dipilih langsung oleh masyarakat. Jadi, tidak ada alasan badan kehormatan untuk
berhenti dalam langkahnya terkait dugaan pelanggaran etik sesama wakil rakyat
ini,” tambahnya.
Putra kelahiran
asli Kota Metro itu juga menilai jika hal itu benar, maka kami yakin seluruh
masyarakat pastinya tidak ingin memiliki wakil rakyat yang nakal.
“Jika dugaan
tersebut benar, maka harusnya oknum-oknum yang bersangkutan harus mundur dari
kursi wakil rakyat, Kami yakin masyarakat mana yang rela memiliki wakil rakyat
yang nakal dan berlaku tidak terpuji seperti itu“.
Dan untuk
partai-partai dari kadernya, harus lebih tegas dan lebih garang dalam
membersihkan kader-kader yang tak bermoral, dengan tidak menutup-nutupi
kesalahan kadernya. Otomatis elektabilitas partai sangat dipuji oleh
masyarakat, karena ini akan menjadi sejarah yang tidak akan dilupakan. Non
aktifkan terlebih dahulu jika memang ada indikasi yang kuat, agar dugaan
pelanggaran etik dewan ini dapat berjalan dengan semestinya tanpa adanya
tekanan atau kepentingan. Badan kehormatan harus lebih tegas dan garang juga,
jangan sampai ibaratkan yang enak orang lain dan bola panasnya malah ke badan
kehormatan yang notabene wakil BK ada kader yang dianggap religius, yakni dari
PKS,” tegas Hermansyah.
