Lampung — Gelombang protes masyarakat di Kabupaten Way Kanan dan Lampung Utara terus menguat. Warga menuntut aparat kepolisian segera menindak praktik pungutan liar (pungli) terhadap angkutan batu bara yang dinilai telah mencoreng wajah penegakan hukum di daerah.
Selama bertahun-tahun, praktik pungli di jalur lintas batu bara diduga berjalan sistematis dengan pola setoran wajib kepada kelompok tertentu. Modus yang digunakan pun semakin rapi, mulai dari pungutan di pos-pos tak resmi hingga sistem koordinasi satu pintu yang seolah sudah menjadi “aturan tak tertulis” di lapangan.
Ironisnya, masyarakat menuding sejumlah oknum aparat di wilayah hukum Way Kanan dan Lampung Utara ikut terlibat atau setidaknya membiarkan aktivitas ini terus berlangsung. Sejumlah kesaksian menyebut, setiap kali ada razia, para pelaku pungli justru lebih dulu mendapat informasi agar segera menyingkir. Setelah petugas pergi, kegiatan pungli kembali berjalan seperti biasa.
“Ini bukan lagi pungli kecil, tapi sudah seperti industri ilegal. Dengan ratusan truk yang lewat setiap hari, uang yang berputar bisa mencapai miliaran rupiah per bulan,” ujar seorang tokoh masyarakat.
Kondisi ini membuat warga resah dan merasa kehilangan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. Mereka menilai, jika tidak segera ditindak, praktik tersebut dapat memicu konflik horizontal antara masyarakat, sopir angkutan, dan pihak-pihak yang merasa dirugikan.
Masyarakat mendesak Polri untuk turun tangan langsung mengusut dugaan keterlibatan oknum aparat serta membongkar jaringan pungli yang telah mengakar. Pemerintah daerah, DPRD, dan instansi teknis seperti Dinas Perhubungan serta Satpol PP juga diminta tidak tutup mata dan bersinergi memberantas mafia pungli batu bara.
Penyelesaian masalah ini dinilai tidak hanya soal penegakan hukum, tetapi juga edukasi hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha. Negara harus hadir memberikan kepastian hukum agar jalur distribusi batu bara tidak lagi menjadi ladang pemerasan bagi oknum yang mencari keuntungan pribadi.